proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak baik untuk disetujui dpr ri karena sejumlah alasan.
selain sebab sejumlah program dalam proposal tersebut telah terakomodasi pada apbn 2013, banyak potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo selama jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum bisa membangun bbm bersubsidi, karena persentasi yang diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan mau dimasukan di apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan supaya diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, banyak web dan sama dan serupa melalui bantuan langsung tunai (blt) kepada warga miskin.
kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri tentu saja akan mempelajari daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. saat itu, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. hal serupa tak boleh berulang dalam pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain semisal beras untuk penduduk miskin (raskin) serta santunan bagi siswa miskin dan web keluarga harapan telah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.
alasan lain untuk menolak proposal itu adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri ataupun diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih disebabkan pencurian juga penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tidak tidak salah sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, papar bambang soesatyo.