gubernur dki jakarta joko widodo menungkapkan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) supaya pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tak mau ditandatangani dengan dirinya.
tinggal buat surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang hendak tandatangan mampu sekretaris daerah (sekda) mampu kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), kata jokowi di balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilakukan untuk pengawasan lebih gampang. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, dan merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris dalam situ, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan bahwa pengalihan tanggungjawab ini tak hendak mengganggu proses peluncuran dan segera diselenggarakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat itu telah dijelaskan makanya bagian pemprov dki jakarta tak mesti cemas.
ada pilihan peraturan dan sudah diperbaharui oleh karenanya bisa menjalankan peluang untuk kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat tadi itu, kata mahendra.
mahendra meneruskan bahwa peraturan yang berubah diharapkan pasti akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur bisa menunjuk internal supaya merupakan penanggungjawab, katanya.